Malawaru, 28 Juni 2025 — Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, Desa Malawaru kembali menjadi panggung penting bagi suara-suara akar rumput. Pertemuan semester petani dan nelayan yang digelar secara rutin setiap enam bulan oleh Yayasan Tananua Flores menjadi bagian dari merefleksi seluruh problem social dan lingkungan yang terjadi di masyarakat desa. Kali ini membawa sorotan tajam pada isu-isu keberlanjutan bumi dan keadilan ekologis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir dan pedalaman.
Direktur Yayasan Tananua Flores, Bernadus Sambut, (25/6) dalam sambutannya membuka ruang refleksi mendalam. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang laporan kerja, tetapi merupakan ruang strategis untuk menggali solusi bersama atas persoalan krusial lingkungan hidup.
“Menanam pohon bukan sekadar aktivitas fisik. Itu adalah komitmen menjaga kehidupan generasi muda. Ketika kita menjaga tanah dan air hari ini, kita sedang memastikan masa depan yang layak untuk anak-cucu kita,” tegas Bernadus.
Dua program utama yang saat ini dijalankan Tananua—konservasi laut dan pengelolaan daratan berkelanjutan—disandingkan untuk saling melengkapi. Isu pencemaran laut, overfishing, hingga praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, menjadi perhatian bersama.
Bernadus tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tapi juga mendorong aksi konkret. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah lokal untuk merumuskan kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan sumber daya alam, seperti hutan, mata air, dan tanah pertanian.
“Kita harus mulai dari desa. Perubahan besar dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Malawaru, Patrianus Tonda, yang dalam pidatonya menekankan pentingnya forum ini sebagai jembatan dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
“Kami datang dengan harapan, bukan sekadar diskusi. Tapi untuk mendapatkan pencerahan tentang keberlangsungan hidup masyarakat kami yang menggantungkan hidup pada tanah dan laut,” kata Patrianus.
Ia juga menyinggung persoalan tapal batas hutan lindung yang belum jelas, serta minimnya pemahaman warga terhadap wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Situasi ini dinilai berdampak langsung pada ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.
Tak hanya itu, isu batas wilayah kelautan juga mengemuka. Patrianus secara tegas meminta kejelasan sistem pemetaan laut agar hak nelayan kecil terlindungi.
“Ketika kita bicara tentang petani, kita bicara tentang tanah. Dan ketika kita bicara tentang nelayan, kita bicara tentang laut. Kedua ruang ini adalah hidup kami,” tegasnya.
Dalam suasana penuh semangat, dialog yang dihadiri oleh petani, nelayan, aparat desa, dan lembaga pendamping ini ditutup dengan ajakan untuk memperkuat solidaritas lokal dan memperjuangkan hak-hak ekologis secara kolektif.
Pertemuan seperti ini perlu menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ketika masyarakat diberi ruang untuk bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, di situlah harapan tumbuh. Malawaru menunjukkan bahwa keberlanjutan bumi bukan semata tanggung jawab global, melainkan bermula dari langkah kecil di desa-desa yang menjaga tanah, air, dan lautnya dengan cinta dan kesadaran.
Oleh : Jhuan Mari
Eksplorasi konten lain dari Tananua Flores
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
