Pelatihan Keselamatan Laut di Kecamatan Ndori: Langkah Awal Menuju Nelayan yang Lebih Siap Hadapi Bahaya

Ende Ndori, 24 April 2025 –Tananua Flores | Kesadaran akan pentingnya keselamatan di laut semakin menguat di Kecamatan Ndori setelah 60 nelayan dari empat desa pesisir mengikuti Pelatihan Keselamatan di Laut, yang digelar pada 23–24 April 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Tananua Flores, Basarnas Ende, dan mitra Blue Ventures, serta didukung penuh oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat.

Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Ndori dan Pantai Maubasa ini bertujuan membekali nelayan dengan kemampuan dasar penyelamatan diri dan pertolongan terhadap sesama saat menghadapi kecelakaan laut. Dalam sambutannya, Direktur Yayasan Tananua Flores menegaskan pentingnya pelatihan ini mengingat keterampilan nelayan yang masih terbatas dalam menangani situasi darurat di laut.

Sementara itu,Sekretaris Kecamatan Ndori, Suryanto Jara, dalam sambutannya menekankan bahwa meskipun profesi nelayan sudah melekat di masyarakat pesisir Ndori, pengetahuan tentang keselamatan laut masih sangat minim.

“Pelatihan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendengarkan teori di ruangan, tetapi juga melakukan praktik langsung di pesisir, mulai dari teknik berenang penyelamatan hingga pertolongan pertama di laut. Antusiasme peserta tampak tinggi, namun sejumlah tantangan menjadi catatan penting.

Meski secara umum kegiatan berjalan lancar, beberapa hambatan muncul, terutama terkait dengan latar belakang peserta. Banyak peserta merupakan nelayan lansia dan memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis, sehingga materi berbasis teori sulit mereka serap sepenuhnya. Kondisi ini menuntut pendekatan pelatihan yang lebih aplikatif dan berbasis praktik ke depan.

Selain itu, lima orang peserta tidak hadir pada hari kedua pelatihan karena khawatir menghadapi post test, yang menunjukkan perlunya metode evaluasi yang lebih memberdayakan dari pada menakutkan.

Suara Nelayan: Harapan dan Kebutuhan Nyata
Pua Jumad, salah satu peserta, menyampaikan bahwa pelatihan ini membuka wawasan baru bagi para nelayan. “Kami selama ini hanya bisa berenang, tapi tidak tahu cara menyelamatkan diri atau orang lain. Kami sangat bersyukur dengan pelatihan ini,” ungkapnya. Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak akan perlengkapan keselamatan seperti life jacket yang hingga kini belum dimiliki sebagian besar nelayan Ndori.

Fakta ini mengungkap adanya celah besar antara peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan ketersediaan sarana penunjang keselamatan yang memadai. Tanpa dukungan peralatan keselamatan, keterampilan yang diperoleh nelayan berpotensi tidak dapat diaplikasikan secara optimal saat terjadi insiden nyata di laut.

Pelatihan keselamatan laut ini menandai langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan nelayan di Ndori. Namun, keberlanjutan program, adaptasi metode pelatihan untuk kelompok usia tua dan rendah literasi, serta penyediaan peralatan keselamatan menjadi kebutuhan mendesak agar dampak pelatihan benar-benar berjangka panjang.

Komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga mitra, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya meningkatkan keselamatan nelayan ini tidak berhenti di tingkat pengetahuan, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik penyelamatan nyata di perairan Ndori.

Ditulis Oleh : Agnes Staf Tananua

Pelatihan Keselamatan Laut di Kecamatan Ndori: Langkah Awal Menuju Nelayan yang Lebih Siap Hadapi Bahaya Read More »

Peran Strategis Pemuda dan Hilirisasi Produk Desa

Kunjungan Wakil Ketua I DPD RI, Anjelo Wake Kako, ke Desa Tonggopapa, Kabupaten Ende, menyoroti persoalan mendasar dalam pembangunan desa: kurangnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian dan perkebunan. Diskusi yang berlangsung dalam Pertemuan Semesteral Petani Dampingan Yayasan Tananua Flores (YTNF) tersebut mengungkap fakta bahwa pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih didominasi oleh kelompok usia tua, sementara generasi muda lebih tertarik untuk bekerja di kota.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTT, tetapi menjadi masalah nasional. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi momentum kebangkitan desa dengan keterlibatan aktif tenaga produktif dalam mengelola sumber daya lokal. Namun, kenyataannya, desa-desa kehilangan tenaga kerja muda yang potensial. Jika dibiarkan, tren ini akan semakin mengancam keberlanjutan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.

Senator Anjelo Wake Kako dengan tegas menyampaikan bahwa pemuda desa harus melihat pertanian sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi produk non-tambang, termasuk pertanian dan perkebunan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk desa sehingga hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi.

Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Yayasan Tananua Flores selama lebih dari 35 tahun menjadi contoh konkret bagaimana petani dapat diperkuat dalam mengelola hasil pertanian dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian pasar dan ketersediaan produk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, serta investor, untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, permintaan Kepala Desa Tonggopapa agar Senator Anjelo Wake Kako mengawal status tenurial pemukiman di Dusun Manajawa menjadi isu yang sangat penting. Legalitas kepemilikan lahan menjadi faktor utama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat petani. Tanpa kepastian ini, upaya hilirisasi produk desa akan sulit terwujud karena masih terhambat oleh status kawasan hutan negara yang tidak jelas.

Sebagai langkah konkret, pertemuan lanjutan yang akan diadakan pada 15 Maret 2025 di Café Debarbara diharapkan mampu merumuskan strategi yang lebih komprehensif. Pertemuan ini harus menjadi forum bagi pemuda desa, petani, serta pihak terkait untuk menggagas model hilirisasi produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Saatnya desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokalnya. Dan kunci utama dari transformasi ini terletak pada peran aktif generasi muda yang harus didorong untuk kembali membangun kampung halamannya. Jika pemuda tidak kembali ke desa, siapa yang akan meneruskan pertanian di masa depan?. Heri Se

Peran Strategis Pemuda dan Hilirisasi Produk Desa Read More »

Pemeriksaan Kesehatan Dini di Desa Pemo: Langkah Awal Menuju Masyarakat Sehat

Ende,Pemo-Tananua Flores | Pemeriksaan kesehatan dini menjadi salah satu kunci dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 8 Februari 2025 ini merupakan wujud nyata dari kepedulian terhadap kesehatan warga, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Acara ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga yang diinisiasi oleh Yayasan Tananua Flores bekerja sama dengan Yayasan Planet Indonesia. Dengan menggandeng Lembaga Pengelola Hak Alam dan Hak Warga (LPHAM-Kelimutu), penghubung desa, serta Pemerintah Desa Pemo, program ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan memperoleh respons positif.

Kesadaran Kesehatan sebagai Investasi Produktivitas

Sejak awal Januari, tim pelaksana telah melakukan sosialisasi langsung ke rumah-rumah warga dan dusun-dusun untuk memastikan kehadiran sebanyak mungkin peserta dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan ini. Upaya ini berbuah hasil dengan tingginya partisipasi warga dalam pemeriksaan kesehatan yang melibatkan tim medis dari Puskesmas Moni dan kader kesehatan desa.

Sekretaris Desa Pemo, Abu Qasim A.M Hasan, menekankan pentingnya keberlanjutan program ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat memiliki akses berkelanjutan terhadap layanan kesehatan. Hal ini diamini oleh Koordinator Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga, Benyamin Goza, yang menegaskan bahwa kesehatan adalah faktor utama dalam menunjang produktivitas petani. Dengan tubuh yang sehat, masyarakat dapat bekerja lebih optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Temuan Kesehatan yang Mengkhawatirkan

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah kesehatan yang cukup serius di kalangan masyarakat Desa Pemo. Banyak warga terdeteksi mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, serta kadar gula darah yang tinggi. Temuan ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa langkah preventif harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas warga.

Perawat dari Puskesmas Moni, Veronika Kemba, mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini sejalan dengan program Integrasi Layanan Kesehatan Primer yang bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.

Pola Hidup Sehat sebagai Solusi

Dengan tingginya angka penyakit yang terdeteksi, tenaga medis dan penyelenggara program menekankan pentingnya perubahan gaya hidup, termasuk pola makan sehat dan aktivitas fisik yang lebih aktif. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga pola makan, mengurangi konsumsi garam dan gula, serta meningkatkan aktivitas fisik akan menjadi agenda lanjutan dalam program kesehatan di Desa Pemo.

Salah satu warga, Marta (56 tahun), mengungkapkan rasa syukurnya setelah mengetahui bahwa ia menderita hipertensi. Sebelumnya, ia mengira bahwa pusing yang sering dialaminya hanyalah efek dari kelelahan. “Sekarang saya tahu harus mengurangi garam dan mulai lebih aktif bergerak saat bekerja di kebun,” ujarnya.

Langkah ke Depan: Keberlanjutan Program Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dini yang telah melibatkan sekitar 150 warga ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk memahami kondisi kesehatan mereka. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan agar kesadaran ini diiringi dengan tindakan konkret dalam menjaga kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, Yayasan Tananua Flores bersama Puskesmas Moni dan Pemerintah Desa Pemo berencana untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, program edukasi tentang pola makan sehat dan pencegahan penyakit tidak menular akan segera dirancang agar masyarakat dapat mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat.

Upaya ini bukan hanya sebatas pemeriksaan kesehatan, tetapi sebuah langkah strategis dalam membangun desa yang lebih sehat dan sejahtera. Kesadaran akan kesehatan harus menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat, bukan hanya demi individu, tetapi juga demi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan seluruh desa.*** Wangge

Pemeriksaan Kesehatan Dini di Desa Pemo: Langkah Awal Menuju Masyarakat Sehat Read More »

Pembukaan Kembali Lokasi Tangkap Gurita di Kotodirumali: Menjaga Laut, Meningkatkan Ekonomi

Nagekeo Kotodirumali, 19 Februari 2025 – Kelompok Nelayan Kodim Octopus melaksanakan pembukaan kembali lokasi tangkap gurita setelah penutupan sementara selama 3 bulan di lokasi penangkapan gurita Dowosude,Ipi Mbuu dan Ma’urao dengan luas keseluruham 86,77 ha. Acara ini diawali dengan ritual adat yang dipimpin oleh Sehe Mahmud, seorang Mosazaki Udu Wuwu Eko Koja.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Kotodirumali Maternus Mau, Ketua BPD Kotodirumali, para Mosazaki, tokoh masyarakat, serta Koordinator Program Kelautan dan Perikanan dari Yayasan Tananua Flores.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kotodirumali, Maternus Mau, menyatakan bahwa pemerintah desa mendukung upaya pengelolaan perikanan gurita di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa telah menetapkan peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut berbasis kearifan lokal. Maternus Mau juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Tananua Flores yang telah memfasilitasi penyusunan Perdes tersebut.

“Kodim Octopus harus menjadi contoh bagi kelompok lain di Kabupaten Nagekeo. Saya mengajak kelompok ini menjadi kelompok yang sejati, bukan kelompok yang hanya sekadar ada. Untuk itu, anggota dan pengurus harus bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik. Jika ada persoalan, sebaiknya diselesaikan secara internal,” ujarnya.

Setelah ritual adat, sembilan nelayan turun menangkap gurita selama satu jam. Berdasarkan hasil catatan enumerator, total tangkapan nelayan mencapai 49,2 kg. Penangkapan terbanyak dilakukan oleh Yohanis Andu dan Fransiskus R. Mere. Berat gurita terendah yang tertangkap adalah 1,2 kg, sementara yang tertinggi mencapai 3,5 kg.

Koordinator Program Kelautan dan Perikanan Yayasan Tananua Flores Pius I Jodho menyampaikan bahwa Kodim Octopus merupakan salah satu kelompok masyarakat berbasis komunitas (CBO) di Kotodirumali yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam kegiatan pemberdayaan kelompok.

“Kelompok Kodim Octopus dan masyarakat perlu terus mengelola ruang laut secara berkelanjutan. Wilayah pesisir dan laut yang lestari akan meningkatkan ekonomi nelayan, menjaga ekosistem pesisir, serta memperkuat sosial budaya masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan perikanan gurita di Kotodirumali semakin berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Oleh: PJ

Pembukaan Kembali Lokasi Tangkap Gurita di Kotodirumali: Menjaga Laut, Meningkatkan Ekonomi Read More »

Program Perikanan Berbasis Masyarakat: Membangun Keberlanjutan dan Kesejahteraan

Ende, Tananua Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang mendominasi wilayahnya, memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Potensi ini tidak hanya menjadi sumber devisa negara tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, agar sektor perikanan dapat memberikan manfaat yang optimal, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan serta berbasis pada keseimbangan ekologi dan ekonomi.

Di Kabupaten Ende, potensi perikanan yang dimiliki belum sepenuhnya dikelola secara baik untuk menopang perekonomian daerah. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan strategis dalam pengelolaan perikanan guna meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, inisiatif dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, menjadi sangat penting untuk mengembangkan sektor ini.

Peran Yayasan Tananua Flores dalam Pengelolaan Perikanan

Yayasan Tananua Flores, sebagai LSM lokal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, telah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem perairan serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Sejak berdiri pada tahun 1989, Tananua tetap konsisten dalam mendampingi masyarakat dengan visi program penghidupan berkelanjutan, baik di sektor pertanian maupun kelautan dan perikanan.

Sebagai bagian dari komitmennya, Tananua telah meluncurkan program perikanan berbasis masyarakat di delapan desa di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Program ini menggunakan pendekatan pendampingan berbasis data serta berorientasi pada desa dan kawasan untuk memastikan efektivitas implementasi. Beberapa desa yang menjadi sasaran program ini meliputi Kelurahan Tetandara (Lingkungan Arubara, Kecamatan Ende Selatan), Desa Persiapan Maurongga (Kecamatan Nangapanda), Desa Kotodirumali (Kecamatan Keo Tengah), Desa Podenura (Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo), serta Desa Maubasa, Maubasa Timur, dan Serandori (Kecamatan Ndori).

Empat Pilar Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat

Program perikanan berbasis masyarakat yang dijalankan oleh Tananua Flores berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu:

  1. Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat
    Masyarakat nelayan didorong untuk secara aktif mengelola perikanan melalui pendataan yang sistematis, analisis data, serta implementasi strategi berbasis bukti. Selain itu, nelayan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ruang hidup ekosistem perairan dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan secara partisipatif.
  2. Mengamankan Hak
    Nelayan dan masyarakat pesisir perlu memahami serta mengamankan hak mereka dalam mengakses, memanfaatkan, dan mengelola lokasi tangkapan serta ekosistem pendukungnya. Selain itu, kelompok pengelola didorong untuk menjalin koordinasi dan advokasi dengan jejaring lainnya guna mempertahankan hak mereka dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional.
  3. Inklusif Keuangan
    Masyarakat diberdayakan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha, termasuk sistem simpan pinjam kelompok serta akses layanan keuangan dasar untuk menabung, kredit, dan dana darurat. Program ini juga bertujuan untuk mengakui nelayan sebagai bagian dari ekonomi produktif yang berhak mendapatkan perlindungan usaha serta akses terhadap layanan keuangan formal dari lembaga keuangan dan pemerintah.
  4. Ketahanan Pangan
    Masyarakat nelayan diberikan edukasi mengenai pentingnya nilai gizi dalam konsumsi rumah tangga. Selain itu, mereka juga didorong untuk memahami peran spesies bernutrisi dalam pemenuhan kebutuhan gizi keluarga serta mengidentifikasi sumber tangkapan yang dapat memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan kedaulatan pangan lokal.

Dengan pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan pengelolaan perikanan di Kabupaten Ende dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta menjamin keberlanjutan ekosistem perairan untuk generasi mendatang. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi pemberdayaan seperti Yayasan Tananua Flores menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sektor perikanan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Program Perikanan Berbasis Masyarakat: Membangun Keberlanjutan dan Kesejahteraan Read More »

Translate »