Refleksi Aksi Staf Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga

Suasana penuh semangat mewarnai ruang pertemuan di Kantor Yayasan Tananua Flores pada 3 Februari 2025. Para staf program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga berkumpul untuk melakukan refleksi mendalam atas perjalanan program yang telah berjalan di 14 desa dampingan di Kabupaten Ende. Acara ini menjadi wadah bagi para staf untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi pembelajaran penting, serta merancang strategi ke depan guna memastikan efektivitas program.

Menemukan Cahaya di Tengah Perjuangan

Setiap desa memiliki cerita uniknya sendiri. Diskusi yang berlangsung mengungkap beberapa pembelajaran menarik dari lapangan:

  1. Kesadaran Masyarakat yang Meningkat
    Di desa-desa seperti Raburia, Pemo, Tenda, Wolomuku, dan Tiwusora, masyarakat mulai memahami pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Salah satu inisiatif yang lahir dari kesadaran ini adalah penerapan sistem agroforestri untuk mengelola lahan kritis.
  2. Inovasi dalam Pendekatan Sosialisasi
    Beberapa desa seperti Ja Moke Asa, Numba, dan Randoria menemukan bahwa diskusi kelompok kecil lebih efektif dibandingkan pendekatan seremonial yang bersifat satu arah. Interaksi yang lebih intensif ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan merespons isu-isu hak alam dan hak warga.
  3. Kepemimpinan Lokal yang Kuat
    Di Desa Wolooja, Jeo Dua, Detubela, dan Tonggopapa, kelompok LPHAM (Lembaga Pelindung Hak Alam dan Masyarakat) dan para penghubung desa semakin aktif mendokumentasikan isu-isu hak alam serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

Tantangan yang Tak Bisa Diabaikan

Di balik keberhasilan yang telah dicapai, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dengan strategi yang lebih matang:

  1. Resistensi terhadap Perubahan
    Sebagian komunitas masih skeptis terhadap konsep perlindungan hak alam. Kekhawatiran akan berkurangnya akses terhadap sumber daya yang selama ini mereka manfaatkan menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan lingkungan.
  2. Minimnya Dukungan dari Pemerintah Desa
    Tidak semua desa memiliki dukungan penuh dari perangkat desa. Akibatnya, beberapa rekomendasi kebijakan tidak dapat terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
  3. Kendala Geografis
    Desa-desa terpencil seperti Mbotulaka dan Liselande menjadi tantangan tersendiri bagi tim program, terutama saat musim hujan. Akses yang sulit membuat pendampingan di wilayah ini membutuhkan strategi khusus.

Strategi untuk Masa Depan

Berdasarkan hasil refleksi, tim program merumuskan beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada:

  1. Peningkatan Kapasitas LPHAM
    Pelatihan lanjutan akan diberikan kepada kelompok LPHAM agar mereka lebih mandiri dalam mengadvokasi hak-hak mereka serta membangun koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah desa.
  2. Pendekatan Partisipatif yang Lebih Fleksibel
    Metode fasilitasi akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komunitas. Misalnya, storytelling dan pembuatan video dokumentasi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.
  3. Membangun Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain
    Dialog yang lebih intensif akan diinisiasi antara komunitas, pemerintah desa, dan lembaga lain guna memperkuat sinergi dalam implementasi program ini.

Refleksi Pribadi: Suara dari Lapangan

Tidak hanya berbicara soal strategi, para staf juga menyampaikan refleksi pribadi mereka selama mendampingi masyarakat:

“Saya terinspirasi oleh semangat masyarakat di Desa Tiwusora. Meskipun akses ke desa mereka sulit, mereka tetap berkomitmen untuk melindungi hutan mereka. Ini mengingatkan saya bahwa perubahan nyata berasal dari kesadaran dan aksi bersama.”Okto Pega

“Dalam proses ini, saya menyadari pentingnya mendengar sebelum berbicara. Masyarakat memiliki kebijaksanaan sendiri dalam mengelola alam. Tugas kita bukan menggurui, melainkan mendukung dengan pendekatan yang sesuai.”Oskar Nanga Nai

Melangkah dengan Keyakinan

Kegiatan refleksi ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi program, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat tim dalam melanjutkan pendampingan dengan strategi yang lebih efektif. Dengan semangat kolaborasi dan keterlibatan aktif masyarakat, program ini diharapkan semakin berdampak dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam di desa-desa dampingan Yayasan Tananua Flores.

Perjalanan ini masih panjang, tetapi satu hal yang pasti: perubahan sedang terjadi. Dan itu berawal dari kesadaran, keberanian, dan aksi nyata di akar rumput.

Kantor Tananua Flores, Ende – 03 Februari 2025

Oleh: Benyamin Gosa
Koordinator Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga

 

Refleksi Aksi Staf Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga Read More »

Sosialisasi Program Hak Alam dan Hak Warga: Meningkatkan Produktivitas Pertanian Berkelanjutan di Desa Raburia

Ende, Raburia – Tananua flores | Sosialisasi Program Layanan Hak Alam dan Hak Warga, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian serta penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan Tananua Flores dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pendidik, kelompok tani, serta perangkat desa.Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantor Desa Raburia pada 31/01/2025

Dalam sambutannya, Kepala Desa Raburia, Ambrosius Mani, mengapresiasi peran Yayasan Tananua Flores dalam pemberdayaan petani di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya sebelumnya di Aula Bina Kerahiman, Ende, yang juga melibatkan 13 desa dampingan lainnya.

“Harapan saya, peserta yang hadir dapat menindaklanjuti kegiatan ini di tingkat kelompok. Dalam waktu dekat, kami akan memasukkan beberapa program pendampingan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Raburia melalui forum review RPJMDes, sehingga dapat didanai melalui dana desa,” ujar Ambrosius.

Sosialisasi ini turut melibatkan Stefanus Aba, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Raburia, yang menyoroti pentingnya revitalisasi tujuh kelompok tani di desa tersebut. Ia juga mengingatkan tentang perlunya konservasi mata air sebagai sumber utama kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kelompok tani yang hadir bisa lebih aktif dan turut serta dalam upaya pelestarian alam kita,” tambah Stefanus.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Raburia, Lukas Raja, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pendampingan yang dilakukan Yayasan Tananua Flores. Ia berharap program ini mampu membawa perubahan nyata dalam peningkatan hasil pertanian sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat Desa Raburia.

Pada sesi pemaparan materi, Penyamin Gosa, Koordinator Program Layanan Hak Alam dan Hak Warga, bersama Hermanus Nebon Lion, staf Monitoring, Evaluasi, Akuntabilitas, dan Pembelajaran (MEAL) Yayasan Tananua Flores, menekankan pentingnya pembentukan Lembaga Perlindungan Hak Alam dan Hak Masyarakat (LPHAM).

Hermanus menjelaskan bahwa LPHAM akan berperan dalam menjaga keseimbangan antara hak masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pendampingan dari Yayasan Tananua Flores akan berlangsung selama tiga tahun, sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

“Kami berharap LPHAM ini nantinya dapat berdiri secara mandiri dan menjadi wadah perlindungan bagi kelompok tani serta masyarakat Desa Raburia,” tegas Hermanus.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDI Raburia, Yulius Minggus, S.Pd, menyoroti pentingnya edukasi konservasi bagi generasi muda. Menurutnya, anak-anak harus diperkenalkan dengan konsep pertanian berkelanjutan agar mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam sejak dini.

“Di era digital seperti sekarang, banyak anak-anak yang semakin jauh dari dunia pertanian dan konservasi lingkungan. Oleh karena itu, program ini sangat relevan untuk diterapkan di sekolah,” ungkap Yulius.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Desa Raburia. Dengan adanya pendampingan dari Yayasan Tananua Flores, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya memanfaatkan alam secara bijaksana demi kesejahteraan generasi mendatang.***

Kontributor : Ersin

Editor : Jhuan Mari

 

Sosialisasi Program Hak Alam dan Hak Warga: Meningkatkan Produktivitas Pertanian Berkelanjutan di Desa Raburia Read More »

Penyusunan Perdes Berkualitas, Tananua Flores Gelar Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan BPD

Ende, Tananua | Yayasan Tananua Flores menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah dampingan untuk mendorong penyusunan peraturan desa (Perdes) yang berkualitas. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 28–29 Januari 2024, di Aula Bina Olangari Ende

Pelatihan ini diikuti oleh tiga perwakilan dari masing-masing desa, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD.

Dalam sambutannya, Direktur Tananua Flores, Bernadus Sambut, menyampaikan apresiasi kepada para peserta dari desa-desa dampingan yang mengikuti program kelautan dan perikanan. Ia juga memberikan gambaran umum mengenai program Tananua, khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang telah berjalan lebih dari lima tahun. Beberapa capaian yang telah diraih antara lain:

Pertama,Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh masing-masing sekretaris desa.

Kedua,Penerapan sistem buka-tutup lokasi penangkapan gurita yang dilakukan oleh kelompok pengelola perikanan setiap tiga bulan sekali.

Ketiga,Pendampingan terhadap kelompok simpan pinjam yang hingga saat ini masih berjalan.

Ke Empat, Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan Tananua bekerja sama dengan pemerintah desa dan puskesmas guna memberikan layanan kesehatan gratis kepada nelayan dan masyarakat pesisir.

Bernadus juga mengajak seluruh peserta untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga ekosistem wilayah pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ende, Ignasius B. Kapo, SH, MH, yang hadir sekaligus membuka pelatihan, memberikan apresiasi atas kerja sama antara pemerintah desa dan Yayasan Tananua Flores dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penyusunan peraturan desa yang kerap kurang berkualitas, sehingga implementasinya belum optimal.

Menurutnya, peraturan desa harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa peraturan desa bersifat mengikat secara umum, berbeda dengan keputusan administratif yang bersifat konkret dan individual (beschikking). Selain itu, peraturan desa harus mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Mantan Camat Maukaro itu berharap pelatihan ini dapat menjadi momentum bagi aparat pemerintah desa dan BPD untuk meningkatkan pemahaman dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah Desanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Elias Cima, S.Sos., M.A., dalam materinya yang bertajuk Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Desa, menegaskan bahwa revolusi mental bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan etos kerja, serta memperkuat kerja sama tim dalam melayani masyarakat.

Mantan dosen STPM St. Ursula Ende itu menjelaskan bahwa pilar utama revolusi mental dalam kepemimpinan desa mencakup:

  • Integritas → Jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab.
  • Kerja Keras → Memiliki etos kerja tinggi, daya saing, optimisme, inovatif, dan produktif.
  • Gotong Royong → Mendorong kerja sama, solidaritas, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Di sisi lain, Kepala Desa Kotodirumali, Maternus Mau, menyampaikan apresiasinya terhadap pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman baru terkait tata kelola pemerintahan desa serta penyusunan regulasi yang lebih baik.

“Kegiatan ini sangat baik dan perlu berkelanjutan. Kami, pemerintah desa dan BPD, mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam tata kelola pemerintahan serta penyusunan regulasi dan kebijakan di desa. Ke depan, kami berharap dapat melahirkan peraturan desa yang sesuai dengan potensi masing-masing desa dan menerapkannya dengan baik. Kami juga berharap kolaborasi antara pemerintah desa dan Yayasan Tananua terus berjalan,” ujar Maternus.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *** Jhuan Mari

Penyusunan Perdes Berkualitas, Tananua Flores Gelar Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan BPD Read More »

Bertemu dan Berbagi Cerita Bersama Kelompok Tani Mbei Mbani di Desa Kamubheka

 

Ende, Kamubheka- Tananua | Tahun Baru 2025 menjadi momentum penuh harapan bagi masyarakat Desa Kamubheka. Salah satu kegiatan bermakna yang dilaksanakan adalah pertemuan perdana bersama Kelompok Tani Mbei Mbani, sebuah komunitas yang berkomitmen memajukan pertanian dan kesejahteraan anggotanya. Dalam suasana hangat, anggota kelompok berkumpul untuk merefleksikan perjalanan, mengidentifikasi tantangan, dan menyusun rencana masa depan (13/01/2025).

Momen Refleksi: Meninjau Perjalanan Kelompok

Diskusi dimulai dengan meninjau perjalanan Kelompok Tani Mbei Mbani selama ini. Berbagai pencapaian disoroti, mulai dari peningkatan hasil panen hingga penguatan solidaritas antaranggota. Evaluasi ini menjadi pijakan penting untuk melihat dampak positif yang telah dirasakan masyarakat.

Namun, perjalanan tentu tidak bebas dari tantangan. Dalam suasana diskusi yang terbuka, anggota kelompok berbagi cerita tentang kendala yang mereka hadapi, baik dari aspek teknis pertanian maupun hambatan pemasaran. Dengan semangat kebersamaan, berbagai solusi kemudian didiskusikan dan disepakati untuk diimplementasikan ke depan.

Lima Fokus Utama Pendampingan

Hasil diskusi menghasilkan lima fokus pendampingan yang akan menjadi prioritas kelompok selama dua tahun ke depan:

  1. Pengembangan Usaha Komoditi
    Kelompok berkomitmen memperkuat produksi dan pemasaran komoditi unggulan, sehingga kesejahteraan anggota dapat meningkat secara signifikan.
  2. Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal
    Pangan lokal, seperti ubi ungu dan jagung, menjadi fokus utama. Diversifikasi dan pengolahan pangan akan didorong untuk meningkatkan nilai tambah.
  3. Konservasi Sumber Daya Alam
    Upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama. Kelompok merencanakan aksi konservasi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
  4. Pengembangan Usaha Kelompok
    Untuk menciptakan kemandirian, usaha kelompok diarahkan menjadi lebih profesional melalui penguatan manajemen, pemasaran, dan inovasi usaha.
  5. Peningkatan Pengetahuan tentang Pertanian dan Bisnis
    Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota kelompok akan dibekali wawasan baru mengenai teknik pertanian modern dan strategi pengelolaan bisnis.

Inspirasi dari Anggota Kelompok

Salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Maria, seorang anggota Kelompok Tani Mbei Mbani. Dengan luas lahan terbatas, ia berhasil mempraktikkan metode pertanian berkelanjutan yang didapat dari pendampingan kelompok. Fokusnya pada budidaya ubi ungu dan jagung lokal memberikan hasil luar biasa.

“Saya sangat bersyukur bisa bergabung di kelompok ini. Bimbingan yang kami terima memberikan banyak pengetahuan baru. Kami jadi tahu cara bercocok tanam yang lebih baik dan cara menjual produk kami dengan harga yang lebih adil,” ujar Ibu Maria penuh semangat. Pendapatannya yang meningkat kini memungkinkan ia menabung untuk pendidikan anak-anaknya.

Dokumentasi Momen Bermakna

Sebagai bagian dari pertemuan ini, berbagai momen penting diabadikan melalui foto:

  • Diskusi Kelompok: Anggota duduk bersama, berdiskusi, dan berbagi cerita penuh kehangatan.
  • Kegiatan di Lahan Pertanian: Foto anggota menunjukkan lahan mereka yang subur, bukti nyata keberhasilan pendampingan.
  • Foto Kebersamaan: Seluruh anggota kelompok berfoto bersama, merayakan awal baru yang penuh harapan.

Harapan untuk Masa Depan

Pertemuan ini adalah langkah awal yang menjanjikan untuk menciptakan perubahan positif di Desa Kamubheka. Dengan semangat kebersamaan dan rencana kerja yang terarah, Kelompok Tani Mbei Mbani diharapkan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya. Momentum ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, dukungan yang tepat, dan solidaritas, perubahan nyata dapat tercipta.

Andre Ngera

Bertemu dan Berbagi Cerita Bersama Kelompok Tani Mbei Mbani di Desa Kamubheka Read More »

Mengatasi Tantangan Administrasi: Pertemuan Bersama Pengurus Kelompok Iwa Tolo dan Dasawisma Gae Imu

Ende, Rutujeja- Tananua |– Pertemuan bersama pengurus kelompok Iwa Tolo 1, 2, dan Dasawisma Gae Imu menjadi momen refleksi dan evaluasi penting dalam pengelolaan administrasi organisasi. Sapaan pembuka dari Maria Sepi (Nining) mengawali diskusi yang membahas berbagai tantangan pengisian dokumen administrasi dan keuangan kelompok.(18 /1/ 2025)

Tantangan yang Dihadapi Pengurus

Kesulitan Mengisi Buku Administrasi Buku-buku administrasi seperti buku kas, buku tamu, buku notulen, dan SIMPIN PUMK untuk Dasawisma Gae Imu masih banyak yang belum terisi. Ibu Natalia, salah satu pengurus, mengungkapkan bahwa banyak anggota belum memahami cara pengisian yang benar. Akibatnya, dokumen penting seperti buku SIMPIN-PINJAM sama sekali belum digunakan.

Minimnya Peran dan Tugas Pengurus Pengisian buku administrasi sebagian besar masih menjadi tanggung jawab ketua kelompok. Beban kerja yang berat ini membuat ketua harus membagi waktu antara pekerjaan kelompok dan aktivitas pribadi seperti mengurus kebun dan ekonomi keluarga.

Dokumen Resmi yang Belum Diperbarui Robertus Gati mengungkapkan bahwa Surat Keputusan (SK) kelompok masih tertahan di tangan sekretaris desa. Selain itu, daftar anggota aktif dalam SK belum mencerminkan kondisi terkini, menambah kerumitan dalam pengelolaan administrasi.

Kurangnya Kebiasaan Dokumentasi Buku tamu yang seharusnya digunakan untuk mencatat kunjungan sering kali terabaikan. Buku notulen juga jarang diisi, sehingga hasil rapat tidak terdokumentasi dengan baik.

Rencana Aksi untuk Mengatasi Tantangan

Dari diskusi yang berlangsung, beberapa langkah strategis diusulkan untuk memperbaiki situasi:

  1. Pelatihan Pengisian Buku Administrasi Pelatihan khusus akan diberikan kepada pengurus untuk memahami cara pengisian buku administrasi dengan benar. Pendekatan ini diharapkan dapat meringankan beban ketua dengan mendistribusikan tanggung jawab ke pengurus lain.
  2. Distribusi Tugas yang Jelas Setiap pengurus akan diberi tanggung jawab untuk mengelola dokumen tertentu, seperti buku kas, buku tamu, atau buku notulen, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
  3. Mempercepat Penyerahan dan Pembaruan SK Kelompok Kelompok akan segera berkoordinasi dengan sekretaris desa untuk mendapatkan SK yang masih tertahan. Setelah itu, daftar anggota aktif akan diperbarui agar relevan dengan kondisi terkini.
  4. Meningkatkan Kebiasaan Dokumentasi Pengurus diajak untuk membangun kebiasaan mencatat secara rutin, baik dalam buku notulen maupun buku tamu, guna memastikan kegiatan kelompok terdokumentasi dengan baik.

Kisah Inspiratif Mama Nata: Ketulusan di Balik Tantangan

Salah satu momen penuh makna dalam pertemuan ini adalah cerita dari Mama Nata, seorang pengurus yang setia menjalankan tugas meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Dengan rendah hati, Mama Nata mengakui bahwa selama ini pengisian buku administrasi hanya dilakukan oleh ketua kelompok karena pengurus lain belum memahami caranya.

Namun, Mama Nata tidak menyerah. Ia berinisiatif belajar sedikit demi sedikit dari pendamping dan anggota kelompok lainnya. “Saya yakin kalau kita belajar pelan-pelan, lama-lama akan bisa. Tidak apa-apa terlambat, yang penting mau mulai,” ujarnya dengan senyum optimis.

Cerita ini menginspirasi seluruh anggota kelompok untuk terus berusaha, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

Langkah Awal yang Disepakati

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah awal telah dirancang untuk membantu kelompok memperbaiki pengelolaan administrasi:

  • Workshop Pengisian Dokumen: Pendamping akan mengadakan workshop kecil untuk melatih pengurus mengisi buku administrasi, termasuk buku notulen, buku tamu, dan SIMPIN PUMK. Pendekatan ini dilakukan dengan simulasi langsung agar mudah dipahami.
  • Distribusi Buku Administrasi ke Tiap Pengurus: Tugas administrasi akan dibagi ke beberapa pengurus. Sebagai contoh, Mama Nata akan mengelola buku tamu, sementara pengurus lain bertanggung jawab atas buku notulen dan buku kas.
  • Koordinasi dengan Sekretaris Desa: Kelompok akan segera menghubungi sekretaris desa untuk mempercepat penyerahan SK kelompok.
  • Meningkatkan Kesadaran Dokumentasi: Pengurus diajak untuk mencatat setiap kegiatan, mulai dari rapat kecil hingga kunjungan tamu. Hal ini diharapkan menjadi kebiasaan yang memperkuat manajemen kelompok di masa depan.

Harapan untuk Kelompok

Melalui evaluasi ini, diharapkan kelompok Iwa Tolo dan Dasawisma Gae Imu dapat memperkuat manajemen administrasinya. Dengan pendampingan intensif, para pengurus diharapkan mampu menjalankan tugas mereka secara lebih mandiri. Administrasi yang kuat akan mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi seluruh anggota.

“Kita semua punya peran masing-masing. Kalau setiap orang mau ambil bagian, kelompok kita pasti bisa jadi lebih baik,” kata Mama Nata penuh harapan.

Cerita ini membuktikan bahwa perubahan membutuhkan waktu, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil. Dengan semangat dan komitmen dari pengurus kelompok serta dukungan dari pendamping dan pihak desa, kelompok ini mampu membangun sistem administrasi yang lebih kokoh dan mencapai tujuan bersama.

Nining

Mengatasi Tantangan Administrasi: Pertemuan Bersama Pengurus Kelompok Iwa Tolo dan Dasawisma Gae Imu Read More »