Dari Malawaru Menjaga Bumi: Suara Petani dan Nelayan untuk Generasi Mendatang

Tinggalkan Komentar / Beranda, Editorial / / / , ,

Malawaru, 28 Juni 2025 — Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, Desa Malawaru kembali menjadi panggung penting bagi suara-suara akar rumput. Pertemuan semester petani dan nelayan yang digelar secara rutin setiap enam bulan oleh Yayasan Tananua Flores menjadi bagian dari merefleksi seluruh problem social dan lingkungan yang terjadi di masyarakat desa.  Kali ini membawa sorotan tajam pada isu-isu keberlanjutan bumi dan keadilan ekologis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir dan pedalaman.

Direktur Yayasan Tananua Flores, Bernadus Sambut, (25/6) dalam sambutannya membuka ruang refleksi mendalam. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang laporan kerja, tetapi merupakan ruang strategis untuk menggali solusi bersama atas persoalan krusial lingkungan hidup.

“Menanam pohon bukan sekadar aktivitas fisik. Itu adalah komitmen menjaga kehidupan generasi muda. Ketika kita menjaga tanah dan air hari ini, kita sedang memastikan masa depan yang layak untuk anak-cucu kita,” tegas Bernadus.

Dua program utama yang saat ini dijalankan Tananua—konservasi laut dan pengelolaan daratan berkelanjutan—disandingkan untuk saling melengkapi. Isu pencemaran laut, overfishing, hingga praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, menjadi perhatian bersama.

Bernadus tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tapi juga mendorong aksi konkret. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah lokal untuk merumuskan kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan sumber daya alam, seperti hutan, mata air, dan tanah pertanian.

“Kita harus mulai dari desa. Perubahan besar dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Malawaru, Patrianus Tonda, yang dalam pidatonya menekankan pentingnya forum ini sebagai jembatan dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

“Kami datang dengan harapan, bukan sekadar diskusi. Tapi untuk mendapatkan pencerahan tentang keberlangsungan hidup masyarakat kami yang menggantungkan hidup pada tanah dan laut,” kata Patrianus.

Ia juga menyinggung persoalan tapal batas hutan lindung yang belum jelas, serta minimnya pemahaman warga terhadap wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Situasi ini dinilai berdampak langsung pada ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Tak hanya itu, isu batas wilayah kelautan juga mengemuka. Patrianus secara tegas meminta kejelasan sistem pemetaan laut agar hak nelayan kecil terlindungi.

“Ketika kita bicara tentang petani, kita bicara tentang tanah. Dan ketika kita bicara tentang nelayan, kita bicara tentang laut. Kedua ruang ini adalah hidup kami,” tegasnya.

Dalam suasana penuh semangat, dialog yang dihadiri oleh petani, nelayan, aparat desa, dan lembaga pendamping ini ditutup dengan ajakan untuk memperkuat solidaritas lokal dan memperjuangkan hak-hak ekologis secara kolektif.

Pertemuan seperti ini perlu menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ketika masyarakat diberi ruang untuk bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, di situlah harapan tumbuh. Malawaru menunjukkan bahwa keberlanjutan bumi bukan semata tanggung jawab global, melainkan bermula dari langkah kecil di desa-desa yang menjaga tanah, air, dan lautnya dengan cinta dan kesadaran.

Oleh :  Jhuan Mari

Dari Malawaru Menjaga Bumi: Suara Petani dan Nelayan untuk Generasi Mendatang Read More »

Laut dan Ladang Bertemu: Suara Desa Menggema di Pertemuan Semestral Tananua

Tinggalkan Komentar / Beranda, Berita Desa, Pertemuan Smesteral / / / , , ,

Ende, 2 Juli 2025 – Suara petani dari pegunungan dan nelayan dari pesisir bersatu dalam satu forum di Desa Malawaru, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Mereka datang dari 14 desa dampingan Yayasan Tananua Flores (YTNF) untuk mengikuti Pertemuan Semestral yang berlangsung sejak 24 hingga 27 Juni 2025, dengan semangat yang sama: merawat bumi, menjaga kehidupan.

Pertemuan ini merupakan bagian dari strategi pendampingan rutin YTNF yang digelar setiap enam bulan. Selama empat hari, para peserta dari desa-desa pesisir dan pegunungan menggali isu-isu utama yang mereka hadapi, mulai dari krisis lingkungan, keterbatasan akses pasar, hingga hilangnya benih pangan lokal. Di tengah situasi itu, forum ini hadir sebagai ruang bersama pertama yang mempertemukan para pelaku utama pertanian dan kelautan di wilayah dampingan.

“Petani dan nelayan selama ini berjalan sendiri-sendiri. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk merefleksikan pengalaman dan menyuarakan kebutuhan mereka yang belum tersentuh oleh kebijakan,” ujar Heribertus Se., Manajer Program YTNF.

Dua Dunia, Satu Visi

Peserta dari wilayah pesisir fokus pada Program Kelautan dan Perikanan yang mencakup pengelolaan ruang laut berbasis komunitas, pengamanan hak kelola, inklusi keuangan, dan ketahanan pangan keluarga nelayan.

Sementara itu, peserta dari desa pegunungan mengembangkan Program Livelihood Sustainable, yang menekankan pada penguatan organisasi petani, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi kerakyatan melalui konsep lokal “Uma, Sao, Rega” (Kebun, Rumah, dan Pasar).

Meskipun berbeda lanskap geografis, keduanya memiliki tantangan serupa: kerusakan lingkungan, lemahnya pengelolaan kelompok, hingga dominasi kebijakan yang belum berpihak pada akar rumput.

Diskusi Mendalam dan Praktik Langsung

Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dan fasilitator untuk membahas sejumlah topik penting:

  • Pelestarian lingkungan berbasis komunitas
  • Kemandirian pangan lokal sebagai jati diri petani
  • Peran pemuda dalam pertanian dan kelautan berkelanjutan
  • Inovasi pengelolaan sampah dan seleksi benih
  • Penguatan usaha kelompok berbasis potensi desa

Tidak hanya diskusi, peserta juga terlibat langsung dalam praktik lapangan seperti:

  • Pembuatan pupuk organik untuk konservasi tanah dan air
  • Persemaian benih unggul lokal
  • Pengolahan pangan lokal seperti sambal gurita dan stik labu besi
  • Pengelolaan sampah plastik dengan pendekatan edukatif bertema “Sampah Plastik Sahabat Orang Cerdas”

Menjawab Tantangan, Merajut Harapan

Dalam sesi refleksi, para petani dan nelayan menyampaikan pengalaman unik dari desa mereka. Beberapa kelompok menceritakan keberhasilan dalam menjaga sumber pangan lokal, sementara yang lain menyoroti ancaman alih fungsi lahan dan kerusakan laut akibat penggunaan alat tangkap destruktif.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi membangun kepercayaan antar komunitas. Kita mulai menyatukan langkah untuk membangun desa secara berkelanjutan,” ujar salah satu peserta dari Desa Kotabaru.

Kesepakatan Bersama: Forum untuk Masa Depan

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan membentuk forum lintas desa untuk memperkuat suara petani dan nelayan secara kolektif. Forum ini diharapkan menjadi ruang advokasi bersama dalam menghadapi tantangan kebijakan, akses pasar, dan pelestarian sumber daya alam.

YTNF menyatakan akan terus memfasilitasi pertemuan semacam ini, dengan lokasi bergiliran di desa-desa dampingan, guna menjaga kesinambungan proses belajar, solidaritas antar komunitas, dan perumusan solusi bersama.

“Ini tentang peradaban baru: ketika laut dan ladang tidak lagi terpisah, tapi saling menopang,” tutup Heribertus.

Ditulis : Jhuan Mari

Laut dan Ladang Bertemu: Suara Desa Menggema di Pertemuan Semestral Tananua Read More »

Peran Strategis Pemuda dan Hilirisasi Produk Desa

Tinggalkan Komentar / Beranda, Berita Desa, Editorial / / / , ,

Kunjungan Wakil Ketua I DPD RI, Anjelo Wake Kako, ke Desa Tonggopapa, Kabupaten Ende, menyoroti persoalan mendasar dalam pembangunan desa: kurangnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian dan perkebunan. Diskusi yang berlangsung dalam Pertemuan Semesteral Petani Dampingan Yayasan Tananua Flores (YTNF) tersebut mengungkap fakta bahwa pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih didominasi oleh kelompok usia tua, sementara generasi muda lebih tertarik untuk bekerja di kota.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di NTT, tetapi menjadi masalah nasional. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi momentum kebangkitan desa dengan keterlibatan aktif tenaga produktif dalam mengelola sumber daya lokal. Namun, kenyataannya, desa-desa kehilangan tenaga kerja muda yang potensial. Jika dibiarkan, tren ini akan semakin mengancam keberlanjutan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.

Senator Anjelo Wake Kako dengan tegas menyampaikan bahwa pemuda desa harus melihat pertanian sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi produk non-tambang, termasuk pertanian dan perkebunan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk desa sehingga hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi.

Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Yayasan Tananua Flores selama lebih dari 35 tahun menjadi contoh konkret bagaimana petani dapat diperkuat dalam mengelola hasil pertanian dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian pasar dan ketersediaan produk secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, serta investor, untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, permintaan Kepala Desa Tonggopapa agar Senator Anjelo Wake Kako mengawal status tenurial pemukiman di Dusun Manajawa menjadi isu yang sangat penting. Legalitas kepemilikan lahan menjadi faktor utama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat petani. Tanpa kepastian ini, upaya hilirisasi produk desa akan sulit terwujud karena masih terhambat oleh status kawasan hutan negara yang tidak jelas.

Sebagai langkah konkret, pertemuan lanjutan yang akan diadakan pada 15 Maret 2025 di Café Debarbara diharapkan mampu merumuskan strategi yang lebih komprehensif. Pertemuan ini harus menjadi forum bagi pemuda desa, petani, serta pihak terkait untuk menggagas model hilirisasi produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Saatnya desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokalnya. Dan kunci utama dari transformasi ini terletak pada peran aktif generasi muda yang harus didorong untuk kembali membangun kampung halamannya. Jika pemuda tidak kembali ke desa, siapa yang akan meneruskan pertanian di masa depan?. Heri Se

Diskusi Tematik Isu Petani
Seminar Sehari
DPD RI AWK

Peran Strategis Pemuda dan Hilirisasi Produk Desa Read More »

Pembukaan Kembali Lokasi Tangkap Gurita di Kotodirumali: Menjaga Laut, Meningkatkan Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Beranda, Berita Desa, Gurita / / / , ,

Nagekeo Kotodirumali, 19 Februari 2025 – Kelompok Nelayan Kodim Octopus melaksanakan pembukaan kembali lokasi tangkap gurita setelah penutupan sementara selama 3 bulan di lokasi penangkapan gurita Dowosude,Ipi Mbuu dan Ma’urao dengan luas keseluruham 86,77 ha. Acara ini diawali dengan ritual adat yang dipimpin oleh Sehe Mahmud, seorang Mosazaki Udu Wuwu Eko Koja.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Kotodirumali Maternus Mau, Ketua BPD Kotodirumali, para Mosazaki, tokoh masyarakat, serta Koordinator Program Kelautan dan Perikanan dari Yayasan Tananua Flores.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Kotodirumali, Maternus Mau, menyatakan bahwa pemerintah desa mendukung upaya pengelolaan perikanan gurita di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa telah menetapkan peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut berbasis kearifan lokal. Maternus Mau juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Tananua Flores yang telah memfasilitasi penyusunan Perdes tersebut.

“Kodim Octopus harus menjadi contoh bagi kelompok lain di Kabupaten Nagekeo. Saya mengajak kelompok ini menjadi kelompok yang sejati, bukan kelompok yang hanya sekadar ada. Untuk itu, anggota dan pengurus harus bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik. Jika ada persoalan, sebaiknya diselesaikan secara internal,” ujarnya.

Setelah ritual adat, sembilan nelayan turun menangkap gurita selama satu jam. Berdasarkan hasil catatan enumerator, total tangkapan nelayan mencapai 49,2 kg. Penangkapan terbanyak dilakukan oleh Yohanis Andu dan Fransiskus R. Mere. Berat gurita terendah yang tertangkap adalah 1,2 kg, sementara yang tertinggi mencapai 3,5 kg.

Koordinator Program Kelautan dan Perikanan Yayasan Tananua Flores Pius I Jodho menyampaikan bahwa Kodim Octopus merupakan salah satu kelompok masyarakat berbasis komunitas (CBO) di Kotodirumali yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam kegiatan pemberdayaan kelompok.

“Kelompok Kodim Octopus dan masyarakat perlu terus mengelola ruang laut secara berkelanjutan. Wilayah pesisir dan laut yang lestari akan meningkatkan ekonomi nelayan, menjaga ekosistem pesisir, serta memperkuat sosial budaya masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan perikanan gurita di Kotodirumali semakin berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Oleh: PJ

Proses Ritual adat Pembukaan Lokasi penutupan sementara
Diskusi Proses Penerapan Buka tutup Lokasi Tangkap

Pembukaan Kembali Lokasi Tangkap Gurita di Kotodirumali: Menjaga Laut, Meningkatkan Ekonomi Read More »

Memperkuat Kelembagaan dan Strategi Aksi Komunitas dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Tinggalkan Komentar / Beranda, Feature / / / , , ,

Ende,Wolooja – 30 Januari 2025 – Di aula Desa Wolooja, suasana tampak penuh antusiasme saat masyarakat berkumpul untuk mengikuti kegiatan fasilitasi perencanaan dan penyusunan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) LPHAM Nua Lima. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan dan strategi aksi komunitas guna menjaga kelestarian lingkungan.

Acara ini dibuka oleh Anton Kota, Kepala Desa Wolooja, yang menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mengorganisir komunitas untuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. “Kita harus memiliki dasar yang kuat agar lembaga ini bisa berjalan dengan baik dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini difasilitasi oleh staf Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga, bekerja sama dengan Yayasan Tananua Flores dan Yayasan Planet Indonesia. Oskar Nanga Nai, salah satu fasilitator, memaparkan beberapa poin utama dalam kegiatan ini, di antaranya:

  1. Penyusunan AD/ART LPHAM Nua Lima
    • Menyepakati visi, misi, dan tujuan organisasi.
    • Menentukan struktur organisasi dan mekanisme kerja.
    • Menyusun aturan internal guna menjaga keberlanjutan kelompok.
  2. Sosialisasi Penggunaan Input Luar
    • Menjelaskan dampak negatif penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis terhadap kesehatan tanah dan ekosistem.
    • Mendorong praktik pertanian berbasis lokal yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia.
  3. Refleksi Bersama Masyarakat: Pengaruh Lahan Kritis
    • Diskusi kelompok untuk menggali kondisi lahan yang semakin terdegradasi serta faktor penyebabnya.
    • Identifikasi dampak terhadap hasil pertanian dan ketersediaan air.
    • Perancangan aksi bersama untuk rehabilitasi lahan, seperti reboisasi, sistem agroforestri, dan pembuatan terasering.

Hasil dari kegiatan ini cukup signifikan. Kini, LPHAM Nua Lima memiliki AD/ART yang jelas, masyarakat semakin memahami risiko penggunaan input luar yang tidak bijak, dan telah ada rencana aksi nyata untuk mengatasi permasalahan lahan kritis di Desa Wolooja.

Suara Petani: Menyadari Perubahan Lingkungan

Dalam sesi refleksi, Bapak Frans, seorang petani senior, berbagi pengalaman mengenai perubahan kondisi tanah di desanya. “Dulu, menanam jagung atau ubi tidak perlu banyak pupuk, tapi hasilnya tetap melimpah. Sekarang, tanah semakin keras, air sulit meresap, dan tanpa pupuk dari toko, tanaman sulit tumbuh subur. Saya baru sadar bahwa ini karena tanah kita sudah lelah,” ungkapnya.

Pernyataan ini membuka diskusi lebih dalam mengenai dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan serta minimnya praktik konservasi tanah. Dari hasil refleksi ini, masyarakat sepakat untuk mengambil langkah konkret, seperti:

  • Mencoba teknik pupuk organik berbahan lokal.
  • Menerapkan sistem tumpangsari untuk memperbaiki kualitas tanah.
  • Mengaktifkan kembali praktik konservasi air dan tanah, seperti pembuatan terasering dan sumur resapan.

Longginus S. Gebo, Ketua LPHAM Nua Lima, menambahkan bahwa keterlibatan kaum muda dan perempuan dalam pelestarian lingkungan sangat penting. Ia mengusulkan agar setiap rumah tangga mulai memanfaatkan limbah dapur untuk kompos dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

“Kita ini yang paling sering di kebun, paling tahu kalau tanahnya makin susah ditanami. Jadi kita juga harus ikut berbuat sesuatu,” katanya penuh semangat.

Diskusi ini semakin menguatkan kesadaran kolektif bahwa perubahan harus dimulai dari masyarakat sendiri. Dengan komitmen yang telah disepakati, LPHAM Nua Lima diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian tanah dan sumber daya alam di Desa Wolooja. Kini, harapan baru telah tumbuh, dan langkah konkret telah disiapkan untuk masa depan lingkungan yang lebih lestari.

Oleh: Oskar Nanga Nai
Staf Pendamping Program Peningkatan Hak Alam dan Hak Warga
Desa Wolooja dan Desa Detubela – Kecamatan Wewaria

Memperkuat Kelembagaan dan Strategi Aksi Komunitas dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Read More »

Translate »