
NAGEKEO, 17 November 2026 – Yayasan Tananua Flores melakukan dialog dan audiensi bersama Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, pada Senin (16/11/2026). Pertemuan berlangsung langsung di ruang kerja Bupati Nagekeo untuk membahas penguatan kebijakan daerah terkait pengelolaan ruang laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Kabupaten Nagekeo.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Tananua Flores membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus mendorong adanya pengakuan dan dukungan kebijakan terhadap praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang selama ini telah dikembangkan bersama masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, tim Tananua Flores yang diwakili oleh Hironimus Pala menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan sekaligus memperkenalkan anggota tim. Selanjutnya, Hironimus mempresentasikan situasi pengelolaan perikanan di wilayah Kabupaten Nagekeo serta perkembangan program pendampingan Tananua selama kurang lebih lima tahun di wilayah pesisir.
Dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan melalui pendekatan tinggal bersama masyarakat di desa (live in), pemetaan lokasi penangkapan nelayan, pendataan hasil tangkapan gurita dan jenis ikan lainnya, serta mendorong penguatan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat.
Berbagai upaya konservasi juga telah dilakukan melalui penerapan sistem buka-tutup wilayah penangkapan selama tiga bulan, pengawasan rutin oleh masyarakat, serta penutupan permanen pada lokasi tangkap untuk menjadi lumbung. Selain itu, Tananua melakukan penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan penggunaan alat tangkap gurita yang lebih ramah lingkungan, dan pelatihan Patroli Rutin
Pendampingan juga diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa melalui penyusunan regulasi pengelolaan perikanan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades).
Mendorong Pengakuan melalui Kebijakan Pemerintah Daerah
Setelah memaparkan perkembangan pendampingan, Tananua menyampaikan pentingnya dukungan regulasi pada tingkat kabupaten untuk memperkuat praktik pengelolaan ruang laut berbasis kearifan lokal.
Selama ini, berbagai inisiatif pengelolaan sumber daya laut telah dibangun melalui kesepakatan masyarakat dan regulasi di tingkat desa. Namun, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih luas agar kelembagaan, praktik konservasi, serta peran masyarakat nelayan tradisional memperoleh pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, Tananua menyampaikan beberapa alternatif instrumen kebijakan yang dapat dikaji lebih lanjut, seperti Surat Keputusan (SK) Bupati, Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Daerah (Perda).
Penentuan bentuk regulasi tersebut perlu didasarkan pada penelusuran peraturan perundang-undangan, kesesuaian materi pengaturan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan wilayah laut.
Bupati Nagekeo Berikan Dukungan dan Ruang untuk Menyiapkan Konsep Regulasi
Menanggapi pemaparan tersebut, Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menyampaikan dukungan terhadap program pendampingan yang selama ini dilakukan Tananua Flores bersama masyarakat pesisir.
Terkait dorongan penguatan regulasi, Bupati memberikan ruang kepada Tananua Flores bersama Desa Dampingan untuk menyiapkan materi dan konsep regulasi yang akan didorong kepada pemerintah daerah.
Selain itu, Bupati juga memberikan arahan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Nagekeo untuk melakukan diskusi dan koordinasi lebih lanjut bersama Tananua Flores. Arahan ini menjadi langkah awal untuk membangun pembahasan teknis mengenai kebutuhan regulasi, dasar hukum, serta bentuk kebijakan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nagekeo, Oliva Monika Mogi, S.P., menyampaikan bahwa pihaknya akan terus membangun koordinasi dan kerja sama dengan Tananua Flores. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Dinas Perikanan telah menjalin kerja sama dengan Tananua melalui keterlibatan penyuluh perikanan dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan.
Dukungan tersebut membuka peluang bagi Tananua dan pemerintah desa untuk membawa pengalaman pengelolaan sumber daya laut di tingkat masyarakat ke dalam proses pembahasan kebijakan pada tingkat kabupaten.
Menyiapkan Langkah Lanjutan Advokasi Kebijakan
Pertemuan bersama Bupati Nagekeo memberikan pembelajaran bahwa penguatan pengelolaan sumber daya laut tidak cukup hanya dilakukan melalui pendampingan masyarakat, konservasi, dan penguatan kelembagaan di tingkat desa. Diperlukan pula upaya advokasi agar praktik-praktik baik yang telah berkembang memperoleh dukungan kebijakan dari pemerintah sesuai kewenangannya.
Sebagai tindak lanjut, Tananua Flores perlu melakukan penelusuran terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut, mengidentifikasi pembagian kewenangan pemerintah, serta menyiapkan materi dan konsep regulasi bersama pemerintah desa.
Diskusi lanjutan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa usulan kebijakan memiliki dasar hukum dan mekanisme yang tepat.
Melalui proses ini, Tananua Flores berharap terbangun sinergi antara masyarakat pesisir, pemerintah desa, dan pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis kearifan lokal.***(Jfm)
Eksplorasi konten lain dari Tananua Flores
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



